Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan di Desa

26 Maret 202419 Oktober 2020 oleh PuskoMedia Indonesia

Source www.lintastv.com

**Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan di Desa:**

* Mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
* Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) dan menyampaikannya kepada kepala desa untuk disetujui.
* Melaksanakan APBDes yang telah disetujui oleh kepala desa.
* Menyusun laporan keuangan desa dan menyampaikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada bupati/wali kota.
* Melakukan pembukuan keuangan desa dengan tertib dan teratur.
* Menyimpan dan mengelola arsip keuangan desa dengan baik.
* Melakukan koordinasi dengan perangkat desa lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
* Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Pengertian Kaur Keuangan Desa

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat jenjang terbawah dari pemerintahan, yaitu desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa (Kades) yang ditopang oleh beberapa perangkat desa. Salah satu perangkat desa yang memegang peranan penting adalah Kaur Keuangan. Kaur Keuangan merupakan sosok yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, memastikan bahwa keuangan desa dikelola secara transparan dan akuntabel.

Tugas Kaur Keuangan Desa

Beban tugas yang diemban Kaur Keuangan Desa cukup kompleks. Berikut ini beberapa tugas pokok dan fungsi Kaur Keuangan Desa yang harus dilaksanakan:

1. Mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan penatausahaan keuangan desa dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Menyusun laporan keuangan desa secara berkala dan menyampaikannya kepada Kepala Desa dan BPD.
3. Melakukan pencatatan dan pembukuan keuangan desa secara tertib, akurat, dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
4. Menyusun rencana pengelolaan keuangan desa dan mengajukan rancangan APBDes kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD.
5. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak, retribusi, dan hasil-hasil lainnya yang menjadi hak desa.
6. Mengelola kas desa dan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan menyampaikannya kepada Kepala Desa dan BPD.
8. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan APBDes.
9. Menyusun laporan realisasi APBDes dan menyampaikannya kepada Kepala Desa dan BPD.
10. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.

Selain tugas-tugas tersebut, Kaur Keuangan Desa juga dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.

Fungsi Kaur Keuangan Desa

Kaur Keuangan Desa memiliki beberapa fungsi penting dalam pemerintahan desa, di antaranya:

1. Melakukan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
2. Menyediakan informasi keuangan desa yang akurat dan tepat waktu kepada Kepala Desa, BPD, dan masyarakat.
3. Membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana pengelolaan keuangan desa dan APBDes.
4. Memastikan bahwa keuangan desa digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan desa.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan keuangan desa dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kaur Keuangan Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan desa. Kinerja Kaur Keuangan Desa yang baik akan berdampak positif pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tugas Umum Kaur Keuangan Desa

Di desa-desa di Indonesia, Kaur Keuangan memegang peran krusial dalam mengelola keuangan desa. Mereka bertugas memastikan bahwa keuangan desa dikelola secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas dan fungsi Kaur Keuangan Desa secara umum meliputi penyusunan rencana keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Sebagai pelaksana keuangan desa, Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Mereka bertugas mengelola penerimaan dan pengeluaran dana desa, serta memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan desa tercatat dengan baik dan akurat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kaur Keuangan harus berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya, seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu tugas penting Kaur Keuangan dalam pelaksanaan keuangan desa adalah menyelenggarakan penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa meliputi pencatatan seluruh transaksi keuangan desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana desa, serta penyusunan laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa ini disusun secara berkala, biasanya setiap triwulan dan akhir tahun anggaran, dan memuat informasi lengkap tentang kondisi keuangan desa.

Setelah menyusun laporan keuangan desa, Kaur Keuangan kemudian bertanggung jawab untuk melaporkannya kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaporan keuangan desa ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat desa dan pemerintah daerah. Selain itu, Kaur Keuangan juga bertugas mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa (musdes). Pertanggungjawaban keuangan desa ini dilakukan secara berkala, biasanya setiap akhir tahun anggaran, dan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dana desa telah digunakan sesuai dengan rencana dan peruntukannya.

Tugas Khusus Kaur Keuangan Desa

Kaur keuangan desa berperan penting dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan transparan. Mereka mengemban tugas khusus untuk memastikan bahwa keuangan desa digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Menyusun Rencana Keuangan Desa

Salah satu tugas khusus kaur keuangan desa adalah menyusun rencana keuangan desa. Rencana keuangan desa merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun rencana keuangan desa, kaur keuangan desa harus bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Mereka perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pendapatan desa, belanja desa, dan kondisi perekonomian desa. Rencana keuangan desa yang baik akan menjadi pedoman bagi desa dalam mengelola keuangannya.

Mengelola Keuangan Desa

Kaur keuangan desa juga bertugas mengelola keuangan desa. Tugas ini meliputi pencatatan pendapatan dan pengeluaran desa, pembayaran gaji perangkat desa dan honorarium BPD, serta pengelolaan aset desa. Dalam mengelola keuangan desa, kaur keuangan desa harus berpedoman pada rencana keuangan desa yang telah ditetapkan. Kaur keuangan desa juga harus membuat laporan keuangan desa secara berkala. Laporan keuangan desa ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya dalam mengambil keputusan.

Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa

Selain menyusun rencana keuangan desa dan mengelola keuangan desa, kaur keuangan desa juga bertugas mempertanggungjawabkan keuangan desa. Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan melalui laporan keuangan desa yang disampaikan kepada kepala desa, BPD, dan masyarakat desa. Laporan keuangan desa harus disusun secara transparan dan akuntabel. Kaur keuangan desa harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat desa terkait dengan laporan keuangan desa.

Memastikan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik

Tugas khusus kaur keuangan desa pada dasarnya adalah memastikan bahwa keuangan desa dikelola dengan baik. Kaur keuangan desa harus mampu mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Kaur keuangan desa juga harus mampu mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada kepala desa, BPD, dan masyarakat desa. Dengan demikian, keuangan desa akan digunakan secara optimal untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Kaur Keuangan Desa

Kaur keuangan desa merupakan jabatan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Tugas dan fungsinya sangat banyak dan kompleks, tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam hal perencanaan, kaur keuangan desa bertugas menyusun rencana keuangan desa, yang meliputi rencana pendapatan dan belanja desa, serta rencana penerimaan dan pengeluaran desa. Rencana keuangan desa ini harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa.

Dalam hal pelaksanaan, kaur keuangan desa bertugas melaksanakan rencana keuangan desa yang telah disusun. Hal ini meliputi kegiatan penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan desa lainnya, serta kegiatan pembayaran belanja desa. Kaur keuangan desa juga bertugas menatausahakan keuangan desa, yang meliputi pencatatan seluruh transaksi keuangan desa, serta penyusunan laporan keuangan desa.

Dalam hal pertanggungjawaban, kaur keuangan desa bertugas mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat desa. Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan melalui laporan keuangan desa yang disusun oleh kaur keuangan desa. Laporan keuangan desa ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan harus diaudit oleh auditor independen.

Selain tugas dan fungsi tersebut, kaur keuangan desa juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lainnya, seperti:

• Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes).
• Melaksanakan RAPBDes yang telah ditetapkan.
• Menatausahakan keuangan desa, meliputi pencatatan seluruh transaksi keuangan desa, serta penyusunan laporan keuangan desa.
• Melaporkan keuangan desa kepada kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat desa.
• Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala desa.
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Demikianlah tugas dan fungsi kaur keuangan desa. Semoga informasi ini bermanfaat.

Kewenangan Kaur Keuangan Desa

Di Desa, Kaur Keuangan memegang tampuk kendali pengelolaan finansial. Mereka diamanahkan untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaur Keuangan berperan penting dalam memastikan bahwa uang desa digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kaur Keuangan juga berwenang untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti menyusun laporan keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data keuangan, serta menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Beberapa kewenangan lain yang dimiliki Kaur Keuangan desa adalah:

1. Mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menyusun laporan keuangan desa.

3. Melaksanakan verifikasi dan validasi data keuangan desa.

4. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

5. Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (R-APBDes).

6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

7. Menyusun laporan keuangan desa lainnya yang diperlukan.

8. Menyelenggarakan fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh kepala desa.

Kaur Keuangan desa merupakan salah satu pejabat desa yang sangat penting karena memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan desa. Kaur Keuangan desa harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang keuangan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Kaur Keuangan desa juga harus memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi agar dapat menjalankan tugasnya dengan amanah.

Larangan bagi Kaur Keuangan Desa

Kaur keuangan desa memegang tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan desa. Oleh karena itu, terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh kaur keuangan desa agar terhindar dari masalah hukum dan sanksi. Yang pertama, kaur keuangan desa dilarang melakukan penyimpangan keuangan desa.
Penyimpangan keuangan desa adalah tindakan yang merugikan keuangan desa, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaku penyimpangan keuangan desa dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

Kedua, kaur keuangan desa dilarang menggunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi. Hal ini berarti kaur keuangan desa tidak boleh menggunakan uang desa untuk membeli barang atau jasa yang tidak terkait dengan pembangunan desa.

Ketiga, kaur keuangan desa dilarang meminjamkan uang desa kepada pihak lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan uang desa dan memastikan bahwa uang desa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Keempat, kaur keuangan desa dilarang melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti kaur keuangan desa harus memastikan bahwa setiap pengeluaran uang desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima, kaur keuangan desa dilarang melakukan pencatatan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti kaur keuangan desa harus memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dengan baik dan benar.

Keenam, kaur keuangan desa dilarang melakukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti kaur keuangan desa harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan informasi yang akurat.

Ketujuh, kaur keuangan desa dilarang melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yang dapat merugikan keuangan desa. Hal ini berarti kaur keuangan desa harus menghindari tindakan apa pun yang dapat merugikan keuangan desa, seperti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Delapan, kaur keuangan desa dilarang melakukan pembukuan keuangan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti kaur keuangan desa harus memastikan bahwa pembukuan keuangan desa dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesembilan, kaur keuangan desa dilarang melakukan pelaporan keuangan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti kaur keuangan desa harus memastikan bahwa pelaporan keuangan desa dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Kaur Keuangan Desa

Di Desa Kami, Kaur keuangan diberi amanah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola keuangan desa. Beliau mengemban tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biar Sahabat tahu secara lebih jelas, yuk ulas satu per satu tugas dan fungsi kaur keuangan di Desa Kami!

Mengurus Keuangan Desa

Sebagai jantung pengelolaan keuangan desa, Kaur keuangan bertanggung jawab penuh untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan keuangan desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan keuangan desa.

> “Kaur keuangan pasti sibuk mengatur APBDes, mulai dari menyusun rancangan awal sampai dengan mengevaluasi pelaksanaannya,” aku Pak Kades kepada admin desa.

Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Setiap tahun, Kaur keuangan harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). APBDes ini merupakan dokumen yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa untuk satu tahun ke depan.

> “APBDes ini ibarat peta jalan keuangan desa. Kaur keuangan harus menyusunnya dengan cermat dan hati-hati agar keuangan desa berjalan sesuai rencana,” jelas Pak Kades.

Melaksanakan APBDes

Setelah APBDes disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kaur keuangan bertugas untuk melaksanakannya. Beliau harus memastikan bahwa semua kegiatan yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

> “Jangan sampai ada kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana. Kaur keuangan harus terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APBDes,” pesan Pak Kades.

Menatausahakan Keuangan Desa

Kaur keuangan juga bertugas untuk menatausahakan keuangan desa. Ini berarti beliau harus mencatat semua transaksi keuangan desa dengan rapi dan tertib. Catatan keuangan ini penting untuk mendukung pelaporan keuangan desa.

> “Setiap transaksi keuangan desa harus dicatat dengan jelas dan akurat. Kaur keuangan harus memastikan bahwa semua bukti transaksi disimpan dengan baik,” tegas Pak Kades.

Melaporkan Keuangan Desa

Setiap akhir tahun, Kaur keuangan harus melaporkan keuangan desa kepada BPD. Laporan keuangan ini berisi tentang realisasi pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran.

> “Laporan keuangan desa ini sangat penting untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kaur keuangan harus menyusunnya dengan benar dan tepat waktu,” tutur Pak Kades.

Berkoordinasi dengan Pihak Terkait

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kaur keuangan tidak bisa bekerja sendiri. Beliau harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa.

> “Koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan dengan lancar,” pungkas Pak Kades.