Halo Sobat Desa!

Mengawali pembahasan kita kali ini, mari kita ulas sedikit tentang dasar hukum pembentukan perpustakaan desa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian dan Pengembangan Perpustakaan Desa merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang pembentukan perpustakaan desa. Apakah Sobat Desa sudah memahami tentang dasar hukum ini? Yuk, kita bahas bersama!

Pendahuluan

Tahukah Anda apa dasar hukum pembentukan perpustakaan desa terbaru? Perpustakaan desa memegang peranan krusial dalam memajukan literasi dan menghadirkan akses informasi bagi masyarakat desa. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pengelolaan perpustakaan desa berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas tentang dasar hukum terbaru pembentukan perpustakaan desa. Mari simak ulasan lengkapnya agar pengelolaan perpustakaan desa di wilayah Anda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum Pembentukan Perpustakaan Desa

Pemerintah telah mengatur pembentukan perpustakaan desa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Perpustakaan Desa dan Kelurahan. Permendikbud ini menjadi dasar hukum terbaru bagi desa dalam mendirikan dan mengelola perpustakaan desa.

Syarat Pembentukan Perpustakaan Desa

Menurut Permendikbud Nomor 37 Tahun 2019, desa dapat membentuk perpustakaan desa jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Memiliki potensi sumber daya manusia yang mampu mengelola perpustakaan.
2. Tersedia ruang yang memadai untuk perpustakaan.
3. Tersedia koleksi buku dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Tersedia sumber pendanaan yang berkelanjutan.
5. Kepala Desa dan masyarakat setempat mendukung pembentukan perpustakaan desa.

Ketentuan Umum Pembentukan Perpustakaan Desa

Dalam pembentukan perpustakaan desa, perlu diperhatikan beberapa ketentuan umum:

1. Perpustakaan desa merupakan bagian dari sistem perpustakaan nasional.
2. Perpustakaan desa dikelola oleh pemerintah desa, lembaga masyarakat, atau perorangan.
3. Perpustakaan desa berkedudukan di desa atau kelurahan dan melayani masyarakat sekitar.
4. Perpustakaan desa harus memiliki koleksi buku dan bahan pustaka lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
5. Perpustakaan desa dapat memperoleh hibah, sumbangan, atau bantuan dari berbagai pihak.

Fungsi dan Peran Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa memiliki beberapa fungsi dan peran penting, antara lain:

1. Menyediakan akses informasi bagi masyarakat desa.
2. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.
3. Menjadi wadah kegiatan belajar dan pengembangan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kreativitas masyarakat setempat.
5. Mendukung terwujudnya desa wisata.

Layanan Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa dapat menyelenggarakan berbagai layanan, seperti:

1. Layanan peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya.
2. Layanan referensi dan informasi.
3. Layanan bimbingan membaca dan literasi.
4. Layanan penyelenggaraan kegiatan literasi masyarakat.
5. Layanan akses internet dan informasi teknologi.

Program Prioritas Pengembangan Perpustakaan Desa

Pemerintah memprioritaskan beberapa program untuk mengembangkan perpustakaan desa, seperti:

1. Peningkatan kualitas koleksi buku dan bahan pustaka.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan.
3. Peningkatan kompetensi pengelola perpustakaan.
4. Peningkatan promosi dan sosialisasi perpustakaan.
5. Peningkatan kerja sama antar perpustakaan.

Nah, itulah dasar hukum pembentukan perpustakaan desa terbaru yang perlu diperhatikan. Dengan memahami ketentuan-ketentuan tersebut, desa dapat mendirikan dan mengelola perpustakaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Puskomedia, sebagai penyedia layanan informasi terkemuka, siap mendampingi desa dalam memenuhi kebutuhan hukum dan informasi terkait perpustakaan desa. Puskomedia menyediakan produk Panda Sistem Informasi Desa (www.panda.id) yang menawarkan pendampingan lengkap dan terbaik untuk mendukung pengelolaan perpustakaan desa yang optimal.

Dasar Hukum Pembentukan Perpustakaan Desa Terbaru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah landasan hukum untuk mendukung pembentukan perpustakaan desa. Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman penting bagi desa dalam mendirikan dan mengelola perpustakaan yang berkualitas.

Landasan Hukum

Dasar hukum pembentukan perpustakaan desa terbaru mencakup beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

Ketentuan Penting

Peraturan-peraturan tersebut mengatur ketentuan penting terkait dengan pembentukan perpustakaan desa, di antaranya:

• Tujuan dan fungsi perpustakaan desa
• Tata cara pendirian perpustakaan desa
• Struktur organisasi dan pengelolaan perpustakaan desa
• Sumber daya dan pendanaan perpustakaan desa
• Pembinaan dan pengawasan perpustakaan desa

Dengan mengacu pada dasar hukum ini, pemerintah desa dapat secara legal membentuk perpustakaan desa sebagai sarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, pengetahuan, dan budaya.

Manfaat Perpustakaan Desa

Keberadaan perpustakaan desa membawa banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain:

• Menyediakan bahan bacaan untuk pendidikan dan rekreasi
• Menjadi pusat informasi dan pengetahuan bagi masyarakat
• Menumbuhkan budaya baca dan literasi di kalangan masyarakat
• Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat

Dengan demikian, pembentukan perpustakaan desa menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa.

Puskomedia hadir sebagai pendamping terpercaya bagi desa dalam hal layanan dan pendampingan terkait dasar hukum pembentukan perpustakaan desa terbaru. Dapatkan pendampingan lengkap dan terbaik dari kami untuk mendukung kebutuhan desa Anda dalam mendirikan perpustakaan yang berkualitas. Bersama Puskomedia, wujudkan perpustakaan desa yang menjadi pilar kemajuan masyarakat.

## Dasar Hukum Pembentukan Perpustakaan Desa Terbaru

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerbitkan dasar hukum terkini terkait pembentukan perpustakaan desa. Landasan utama pembentukan perpustakaan desa ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas layanan publik, termasuk perpustakaan. Dalam pasal 147 ayat (3), dijelaskan bahwa perpustakaan desa merupakan salah satu jenis fasilitas publik yang wajib disediakan oleh pemerintah desa.

Lebih lanjut, UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagai perubahan UU Desa, memperkuat peran pemerintah desa dalam pengembangan perpustakaan desa. Pasal 134 ayat (5) menyebut bahwa pemerintah desa berwenang untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## Ketentuan Teknis Pembentukan Perpustakaan Desa

Selain ketentuan umum dalam UU Desa, pemerintah juga menerbitkan peraturan teknis terkait pembentukan perpustakaan desa. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 mengatur secara detail persyaratan, prosedur, dan standar pembentukan perpustakaan desa. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

* Adanya kebutuhan nyata akan perpustakaan desa berdasarkan usulan masyarakat;
* Tersedia lokasi yang memadai dan layak untuk dijadikan perpustakaan desa;
* Tersedia anggaran yang cukup untuk operasional dan pengembangan perpustakaan desa;
* Tersedia tenaga pengelola perpustakaan desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Manfaat Perpustakaan Desa

Keberadaan perpustakaan desa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa, antara lain:

* Meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan informasi;
* Menumbuhkan budaya membaca dan literasi di masyarakat;
* Menyediakan ruang belajar dan berkumpul bagi masyarakat;
* Mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan desa;
* Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal.

Dukungan Puskomedia untuk Pembentukan Perpustakaan Desa

Puskomedia menyediakan layanan dan pendampingan terkait dengan dasar hukum pembentukan perpustakaan desa terbaru. Dengan pengalaman dan keahlian kami, Puskomedia menjadi pendamping yang tepat untuk membantu desa-desa dalam memenuhi kebutuhan dasar hukum pembentukan perpustakaan desa.

Layanan Panda Sistem Informasi Desa (www.panda.id) kami memberikan pendampingan lengkap dan terbaik untuk mendukung desa dalam memahami dan menerapkan dasar hukum pembentukan perpustakaan desa terbaru. Bersama Puskomedia, desa dapat memastikan bahwa perpustakaan desa mereka dibangun sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

**Dasar Hukum Pembentukan Perpustakaan Desa Terbaru**

Proses pembentukan perpustakaan desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan literasi dan akses masyarakat terhadap informasi. Pemerintah telah menetapkan landasan hukum yang komprehensif untuk memastikan pengelolaan perpustakaan desa yang efektif dan berkelanjutan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.

## Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 memberikan panduan mendetail tentang pembentukan perpustakaan desa. Peraturan ini mengatur persyaratan, mekanisme, dan tata cara pendirian perpustakaan yang harus dipenuhi oleh desa.

### Persyaratan Pembentukan Perpustakaan Desa

Untuk mendirikan perpustakaan desa, desa harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

– Memiliki minimal 100 kepala keluarga atau 500 jiwa penduduk.
– Memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung yang layak dan rak buku.
– Memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola perpustakaan.
– Memiliki koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
– Mendapat persetujuan dari kepala desa dan badan permusyawaratan desa.

### Mekanisme Pembentukan Perpustakaan Desa

Proses pembentukan perpustakaan desa melibatkan beberapa langkah berikut:

– Pembentukan kelompok kerja oleh kepala desa.
– Penyusunan proposal pendirian perpustakaan oleh kelompok kerja.
– Pengumpulan dukungan dari masyarakat dan stakeholder terkait.
– Persetujuan proposal oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
– Penerbitan keputusan kepala desa tentang pendirian perpustakaan desa.

### Tata Cara Pendirian Perpustakaan Desa

Setelah keputusan kepala desa diterbitkan, desa dapat memulai proses pendirian perpustakaan. Hal ini meliputi:

– Pembentukan kepengurusan perpustakaan yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah desa.
– Pengelolaan koleksi buku dan pengadaan buku baru.
– Pelayanan kepada masyarakat, seperti peminjaman buku dan kegiatan literasi lainnya.
– Pelaporan dan evaluasi pengelolaan perpustakaan secara berkala.

Dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, desa dapat mendirikan perpustakaan desa yang efektif dan menjadi pusat kegiatan literasi dan pendidikan bagi masyarakat.

**Puskomedia: Pendamping Handal untuk Pembentukan Perpustakaan Desa**

Puskomedia hadir sebagai pendamping tepercaya bagi desa yang ingin mendirikan perpustakaan. Kami menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, dan berbagai produk inovatif yang akan mempermudah desa dalam memenuhi persyaratan dan mengelola perpustakaan dengan baik. Dengan Puskomedia, desa dapat memastikan bahwa perpustakaan desa mereka menjadi pusat belajar, pencerahan, dan kemajuan bagi masyarakat.

Dasar Hukum Pembentukan Perpustakaan Desa Terbaru: Panduan Komprehensif

Pemerintah telah menetapkan dasar hukum terbaru untuk pembentukan perpustakaan desa melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Perpustakaan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan memberikan standar yang lebih komprehensif untuk menjamin kualitas dan keberlangsungan perpustakaan desa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Perpustakaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2019 menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh perpustakaan, termasuk perpustakaan desa. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari koleksi, layanan, infrastruktur, hingga pengelolaan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perpustakaan desa dapat memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Layanan Perpustakaan Desa

Salah satu aspek penting dalam Standar Nasional Perpustakaan adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan desa. Peraturan ini menetapkan bahwa perpustakaan desa harus menyediakan berbagai layanan, antara lain:

1. Layanan baca di tempat
2. Layanan peminjaman buku dan bahan pustaka
3. Layanan referensi dan informasi
4. Layanan bimbingan membaca
5. Layanan kegiatan literasi dan budaya

Layanan-layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan rekreasi masyarakat desa. Perpustakaan desa diharapkan dapat menjadi pusat belajar, bertukar pengetahuan, dan pengembangan keterampilan masyarakat.

Kualitas Koleksi

Kualitas koleksi perpustakaan desa juga diatur dalam peraturan ini. Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa perpustakaan desa harus memiliki koleksi yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Koleksi tersebut mencakup:

• Buku
• Majalah
• Surat kabar
• Bahan audiovisual
• Bahan elektronik

Perpustakaan desa juga diwajibkan untuk memperbarui koleksinya secara berkala agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan Perpustakaan Desa

Pengelolaan perpustakaan desa juga mendapatkan perhatian dalam peraturan ini. Peraturan tersebut menetapkan bahwa perpustakaan desa harus dikelola oleh tenaga pengelola yang profesional. Tenaga pengelola tersebut bertanggung jawab untuk:

• Merencanakan dan mengembangkan koleksi
• Memberikan layanan kepada masyarakat
• Mengelola keuangan perpustakaan
• Melakukan pembinaan dan pengembangan staf

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perpustakaan desa. Masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, dan promosi perpustakaan desa.

Manfaat Perpustakaan Desa

Kehadiran perpustakaan desa sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Perpustakaan desa dapat menjadi:

• Sumber informasi dan pengetahuan
• Tempat belajar dan mengembangkan keterampilan
• Pusat kegiatan literasi dan budaya
• Sarana rekreasi dan hiburan

Dengan memanfaatkan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan desa, masyarakat desa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup, pengetahuan, dan kesejahteraan mereka.

Puskomedia sebagai penyedia layanan informasi desa siap mendampingi Anda untuk memahami penerapan dasar hukum pembentukan perpustakaan desa terbaru. Kami menyediakan layanan lengkap dan terbaik untuk mendukung kebutuhan desa terkait dengan dasar hukum pembentukan perpustakaan desa terbaru. Layanan Panda Sistem Informasi Desa (www.panda.id) dari Puskomedia hadir untuk memberikan solusi terbaik bagi pengelolaan perpustakaan desa yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum Pembentukan Perpustakaan Desa Terbaru

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan hukum terbaru terkait pembentukan perpustakaan desa, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022. Peraturan ini menjadi acuan penting bagi desa-desa di Indonesia yang ingin mendirikan perpustakaan untuk masyarakatnya. Dasar hukum yang jelas ini memastikan bahwa pembentukan perpustakaan desa berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelum peraturan terbaru ini terbit, pembentukan perpustakaan desa masih sering terkendala oleh ketiadaan panduan yang komprehensif. Akibatnya, banyak perpustakaan desa yang didirikan tanpa memperhatikan standar yang semestinya. Namun, dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan seluruh desa di Indonesia dapat mendirikan perpustakaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Standar Pendirian Perpustakaan Desa

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2022 mengatur secara detail berbagai aspek dalam pendirian perpustakaan desa. Mulai dari persyaratan umum, fasilitas yang harus disediakan, hingga pengelolaan perpustakaan. Beberapa syarat umum yang harus dipenuhi antara lain:

• Desa memiliki peraturan desa tentang pendirian perpustakaan desa.
• Tersedia lokasi yang memadai untuk perpustakaan.
• Terdapat sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola perpustakaan.
• Tersedia koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fasilitas dan Koleksi Perpustakaan Desa

Selain persyaratan umum, perpustakaan desa juga harus dilengkapi dengan fasilitas dan koleksi yang memadai. Adapun fasilitas yang harus disediakan oleh desa antara lain:

• Ruang baca yang nyaman dan representatif.
• Rak buku yang cukup untuk menampung koleksi bahan pustaka.
• Meja dan kursi untuk pengunjung.
• Jaringan internet.

Sedangkan untuk koleksi bahan pustaka, perpustakaan desa wajib memiliki koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koleksi tersebut dapat berupa buku, majalah, koran, laporan penelitian, dan sumber daya digital lainnya.

Pengelolaan Perpustakaan Desa

Pengelolaan perpustakaan menjadi kunci utama keberlangsungan hidup perpustakaan desa. Desa harus membentuk tim pengelola perpustakaan yang terdiri dari unsur-unsur terkait, seperti tokoh masyarakat, pustakawan, dan pemuda-pemudi. Tim pengelola ini bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan perpustakaan. Selain itu, desa juga harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk operasional perpustakaan.

Kesimpulan

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pembentukan perpustakaan desa di Indonesia dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2022 memberikan panduan yang komprehensif bagi desa-desa dalam mendirikan perpustakaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Harapannya, dengan adanya dasar hukum yang kuat ini, setiap desa di Indonesia dapat memiliki perpustakaan yang menjadi pusat literasi dan pengembangan masyarakat.

Bagi desa-desa yang ingin mendapatkan pendampingan terkait dengan dasar hukum pembentukan perpustakaan desa terbaru, Puskomedia hadir sebagai solusi terbaik. Puskomedia menyediakan layanan Panda Sistem Informasi Desa (www.panda.id) yang menawarkan pendampingan lengkap dan profesional untuk mendukung kebutuhan desa terkait dengan dasar hukum pembentukan perpustakaan desa terbaru. Dengan Puskomedia, desa dapat mendirikan perpustakaan yang sesuai dengan standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

**Sobat Desa, Mari Bagikan Kisah Ini!**

Sobat Desa,

Terima kasih telah membaca artikel menarik di situs kami, Puskomedia. Kami harap informasi yang disajikan bermanfaat bagi Anda.

Untuk menyebarkan informasi yang lebih luas, kami mengajak Anda untuk membagikan artikel ini kepada teman, keluarga, dan rekan kerja Anda. Cukup klik tombol bagikan di media sosial pilihan Anda.

**Artikel Menarik Lainnya:**

Selain artikel yang baru saja Anda baca, kami juga memiliki banyak artikel menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Berikut adalah beberapa rekomendasinya:

* [Judul Artikel 1](link artikel)
* [Judul Artikel 2](link artikel)
* [Judul Artikel 3](link artikel)

Kami yakin Anda akan menemukan informasi yang bermanfaat dan menginspirasi dalam artikel-artikel ini.

Jangan lupa untuk mengunjungi situs kami secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru dan terhangat. Kami selalu berusaha menyajikan konten berkualitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Terima kasih atas dukungan Anda. Bersama kita wujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera.

**Tim Puskomedia**