Contoh Pengelolaan Keuangan di Desa

28 Februari 202420 Juni 2021 oleh PuskoMedia Indonesia

Mengelola keuangan di desa bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, keuangan desa dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut ini adalah beberapa contoh pengelolaan keuangan di desa yang dapat diterapkan:

1. Perencanaan Anggaran Desa (PAD)

PAD merupakan dasar pengelolaan keuangan desa. PAD disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat desa dan sumber daya yang tersedia. PAD harus disusun secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan.

2. Penerimaan desa

Penerimaan desa berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, hasil pengelolaan aset desa, dan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Penerimaan desa harus dicatat dengan baik dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pengeluaran desa

Pengeluaran desa meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari desa, seperti gaji perangkat desa, biaya pemeliharaan aset desa, dan biaya operasional kantor desa. Belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan gedung serbaguna.

4. Pelaporan keuangan desa

Laporan keuangan desa harus disusun secara berkala, yaitu setiap tahun dan semester. Laporan keuangan desa harus disusun dengan akurat dan transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan. Laporan keuangan desa juga harus disampaikan kepada pemerintah pusat dan provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

5. Pengawasan keuangan desa

Pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP bertugas untuk memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran desa. BPKP juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa tentang perbaikan pengelolaan keuangan desa.

6. Pembinaan keuangan desa

Pembinaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah pusat dan provinsi memberikan pembinaan kepada pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Dengan menerapkan contoh-contoh pengelolaan keuangan di desa tersebut, diharapkan keuangan desa dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pendahuluan

Bagaimana mengelola keuangan di desa agar lebih teratur dan efektif? Desa merupakan wilayah administratif terkecil di Indonesia yang memiliki pemerintahan sendiri. Desa memiliki berbagai macam potensi, mulai dari pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Namun, tidak sedikit desa yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Akibatnya, pembangunan di desa tersebut menjadi terhambat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang baik di desa. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu desa dalam mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran dan efisien. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga akan membantu desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

Contoh Pengelolaan Keuangan di Desa

Berikut ini adalah contoh pengelolaan keuangan yang baik di desa:

1. Desa memiliki rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDes) dan rencana pembangunan jangka pendek (RKPDes). RPJMDes dan RKPDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan desa. Dokumen ini menjadi dasar bagi desa dalam mengalokasikan anggaran.
2. Desa memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Sistem keuangan yang transparan dan akuntabel akan membuat masyarakat desa dapat mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan. Dengan demikian, masyarakat desa dapat ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa.
3. Desa memiliki sumber pendapatan yang beragam. Desa tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desa juga menggali potensi pendapatan asli desa (PAD), seperti dari sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
4. Desa mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran dan efisien. Desa mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes dan RKPDes. Desa juga mengalokasikan anggaran secara efisien, yaitu dengan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien.
5. Desa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan secara berkala. Desa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan secara berkala untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan rencana. Jika terdapat penyimpangan, maka desa akan melakukan perbaikan.

Dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang baik, desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD), mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran dan efisien, serta meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Perencanaan Anggaran Desa

Di ujung barat daya Kabupaten Klungkung, terdapat sebuah desa asri nan elok bernama Desa Pakraman Pikat. Jika berkunjung ke desa ini, Anda akan disambut hangat oleh penduduk lokal yang ramah dan bersahabat. Nah, terlepas dari keindahan alam dan keramahan penduduknya, Desa Pakraman Pikat juga dikenal dengan pengelolaan keuangannya yang apik dan transparan.

Pemerintah Desa Pakraman Pikat sangat menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, mereka selalu berupaya untuk menyusun perencanaan anggaran yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Proses perencanaan anggaran di Desa Pakraman Pikat dimulai dengan identifikasi kebutuhan pembangunan desa. Hal ini dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, dibahas berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, serta berapa anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing program dan kegiatan tersebut.

Setelah kebutuhan pembangunan desa teridentifikasi, pemerintah desa kemudian menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes). RAPBDes ini memuat estimasi pendapatan dan belanja desa pada tahun anggaran berikutnya. Pendapatan desa bersumber dari berbagai pos, antara lain pendapatan asli desa, bantuan pemerintah pusat dan daerah, serta dana desa. Sementara itu, belanja desa digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

RAPBDes Desa Pakraman Pikat selalu disusun secara cermat dan hati-hati. Pemerintah desa memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga memastikan bahwa RAPBDes disusun secara transparan dan akuntabel. Seluruh masyarakat desa dapat mengakses dan memberikan masukan terhadap RAPBDes sebelum ditetapkan menjadi APBDes.

Dengan perencanaan anggaran yang matang dan transparan, Pemerintah Desa Pakraman Pikat berhasil mengelola keuangan desainya dengan baik. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan desa selalu tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan desa.

Pengumpulan Pendapatan Desa

Bagaimana cara desa mengumpulkan pendapatan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan? Berbagai sumber pendapatan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sumber-sumber pendapatan desa tersebut antara lain:

1. Hasil usaha desa, yang meliputi hasil penjualan produk desa, hasil sewa aset desa, dan hasil penyertaan modal desa.
2. Pajak desa, yang meliputi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
3. Retribusi desa, yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan retribusi pelayanan pemakaman.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Alokasi dana desa (ADD), yang merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa.
6. Dana desa, yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh desa.
7. Pinjaman desa, yang dapat diperoleh dari bank atau lembaga keuangan nonbank.
8. Hibah desa, yang dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga swasta, atau lembaga donor.
9. Sumbangan desa, yang dapat diperoleh dari masyarakat desa, perantau asal desa, atau lembaga swasta.
10. Lain-lain pendapatan desa yang sah, yang tidak termasuk dalam sumber-sumber pendapatan desa yang telah disebutkan di atas.

Setiap desa memiliki potensi pendapatan yang berbeda-beda. Namun, dengan pengelolaan yang baik, semua desa dapat mengoptimalkan pendapatannya untuk membiayai pembangunan desa yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengoptimalkan pendapatan desa akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penggunaan Anggaran Desa

Pusmin, angkat tangan jika Pusmin penasaran dengan contoh pengelolaan keuangan di desa? Di sini, Pusmin akan mengulasnya secara detail beserta penggunaan anggaran desa yang baik. Yuk, simak!

Pengelolaan Anggaran Desa

Pengelolaan anggaran desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa. Anggaran desa yang dikelola dengan baik akan dapat mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebaliknya, pengelolaan anggaran desa yang tidak baik akan dapat menghambat pembangunan desa dan merugikan masyarakat desa.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Anggaran Desa

Pengelolaan anggaran desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

• Transparansi dan akuntabilitas: Perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat desa harus diberi informasi yang jelas tentang penggunaan anggaran desa.
• Efektivitas dan efisiensi: Anggaran desa harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Penyerapan anggaran harus dilakukan secara tepat waktu.
• Partisipasi masyarakat: Masyarakat desa harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Hal ini akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa.

Tahapan-tahapan Pengelolaan Anggaran Desa

Pengelolaan anggaran desa dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Perencanaan: Tahapan perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RPJMDes memuat visi, misi, dan tujuan pembangunan desa, sedangkan APBDes memuat rencana keuangan desa.
2. Pelaksanaan: Tahapan pelaksanaan dimulai dengan pencairan anggaran desa. Anggaran desa yang dicairkan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam APBDes. Pelaksanaan program-program pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengawasan dan evaluasi: Tahapan pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, dan lembaga pengawasan keuangan negara.

Contoh Pengelolaan Keuangan di Desa

Salah satu contoh pengelolaan keuangan yang baik di desa adalah Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Panggungharjo berhasil mengelola anggaran desa dengan baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu program pembangunan yang berhasil dilaksanakan di Desa Panggungharjo adalah pembangunan jaringan irigasi. Jaringan irigasi ini sangat membantu petani dalam meningkatkan hasil panen mereka. Selain itu, Desa Panggungharjo juga berhasil membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Masyarakat Desa Panggungharjo sangat senang dengan pengelolaan anggaran desa yang baik ini karena mereka merasa sejahtera dan hidupnya lebih baik.

Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran Desa

Pengelolaan anggaran desa menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas: Banyak desa yang kekurangan tenaga ahli yang mampu mengelola anggaran desa dengan baik. Hal ini menyebabkan pengelolaan anggaran desa menjadi tidak efektif dan efisien.
• Keterbatasan dana: Sebagian besar desa memiliki dana yang terbatas. Hal ini menyebabkan desa tidak dapat melaksanakan program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
• Kurangnya partisipasi masyarakat: Masyarakat desa seringkali tidak diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki rasa memiliki terhadap pembangunan desa.

Solusi untuk Mengatasi Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran Desa

Untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan anggaran desa, perlu dilakukan beberapa solusi, antara lain:

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada aparatur desa agar memiliki kemampuan mengelola anggaran desa dengan baik.
• Peningkatan dana desa: Pemerintah perlu meningkatkan dana desa agar desa dapat melaksanakan program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
• Peningkatan partisipasi masyarakat: Pemerintah perlu mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan anggaran desa dan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Kesimpulan

Pengelolaan anggaran desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa. Anggaran desa yang dikelola dengan baik akan dapat mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan anggaran desa di Indonesia.

Pengawasan dan Evaluasi Keuangan Desa

Setelah anggaran desa digunakan, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pengawasan dan evaluasi ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat desa, dan lembaga pengawas independen.

Salah satu contoh pengelolaan keuangan di desa yang baik adalah Desa Wisata Kampung Warna-warni Jodipan di Malang, Jawa Timur. Desa ini berhasil mengubah wajahnya dari kumuh menjadi indah dan menarik wisatawan dengan mengecat rumah-rumah penduduk dengan berbagai warna. Proyek ini dibiayai oleh dana desa dan dikelola oleh pemerintah desa setempat.

Bentuk Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi keuangan desa dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain:

• Pemeriksaan berkala oleh pemerintah daerah atau lembaga pengawas independen.
• Pelaporan keuangan desa secara berkala kepada masyarakat.
• Penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas penggunaan anggaran desa.
• Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran desa.
• Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Manfaat Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi keuangan desa memiliki banyak manfaat, antara lain:

• Memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan perencanaan.
• Mencegah terjadinya penyelewengan anggaran desa.
• Meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Mengingat pentingnya pengawasan dan evaluasi keuangan desa, maka perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa dapat lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Laporan Keuangan Desa: Kunci Transparansi dan Akuntabilitas

Berbagai contoh pengelolaan keuangan desa yang baik telah berkembang di Indonesia, salah satunya adalah sistem yang diterapkan di Desa Wisata Penglipuran, Bangli, Bali. Dengan mengandalkan potensi pariwisata desa, Penglipuran telah berhasil meningkatkan pendapatannya hingga 10 kali lipat dalam waktu singkat. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keuangan Desa: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan keuangan desa adalah salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat. Melalui laporan keuangan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang desa dikelola, berapa pendapatan dan belanja desa, serta bagaimana sisa anggaran desa digunakan. Laporan keuangan desa juga menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun rencana pembangunan desa yang efektif dan efisien.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa disusun oleh bendahara desa dan disahkan oleh kepala desa. Laporan keuangan desa harus disampaikan kepada masyarakat secara berkala, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Penyampaian laporan keuangan desa dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman desa, website desa, atau media sosial desa.

Komponen Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

• Pendapatan desa
• Belanja desa
• Pembiayaan desa
• Sisa anggaran desa
• Neraca desa
• Catatan atas laporan keuangan desa

Manfaat Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

• Masyarakat desa: Laporan keuangan desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang desa dikelola, berapa pendapatan dan belanja desa, serta bagaimana sisa anggaran desa digunakan.
• Pemerintah desa: Laporan keuangan desa menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun rencana pembangunan desa yang efektif dan efisien. Pemerintah desa dapat mengetahui berapa anggaran yang tersedia, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mengalokasikan anggaran tersebut secara tepat sasaran.
• Pemerintah daerah: Laporan keuangan desa menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Pemerintah daerah dapat mengetahui apakah pemerintah desa telah mengelola keuangan desa dengan baik atau tidak.

Laporan keuangan desa merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan keuangan desa bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain masyarakat desa, pemerintah desa, dan pemerintah daerah.

Contoh Pengelolaan Keuangan di Desa

Pemerintah Desa harus mengelola keuangan secara baik dan benar serta transparan agar pembangunan desa dapat berjalan lancar. Pengelolaan keuangan yang baik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan perekonomian desa. Berikut ini adalah contoh pengelolaan keuangan di desa yang dapat diterapkan:

1. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)

Langkah pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes merupakan rencana keuangan desa untuk jangka waktu satu tahun. Dalam RAPBDes harus tercantum sumber-sumber pendapatan desa dan penggunaan dana desa. Sumber-sumber pendapatan desa dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan desa, dan lain-lain. Sedangkan penggunaan dana desa dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kegiatan sosial lainnya.

2. Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Setelah RAPBDes disetujui oleh pemerintah kabupaten, maka selanjutnya dilakukan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan pedoman dalam penggunaan dana desa. Pemerintah desa harus melaksanakan APBDes secara tertib dan disiplin. Setiap pengeluaran harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Penggunaan dana desa harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa

Pemerintah desa harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, maka harus segera dilakukan perbaikan.

4. Menyusun Laporan Keuangan Desa

Pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa merupakan laporan penggunaan dana desa selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan desa harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan desa harus disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat desa.

5. Melakukan Pemeriksaan Keuangan Desa

Pemerintah desa harus melakukan pemeriksaan keuangan desa. Pemeriksaan keuangan desa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga pemeriksa keuangan lainnya. Pemeriksaan keuangan desa bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan keuangan desa akan disampaikan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa.

6. Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Masyarakat Desa

Pemerintah desa harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Laporan pertanggungjawaban berisi tentang penggunaan dana desa selama satu tahun anggaran. Pemerintah desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa secara terbuka dan transparan. Masyarakat desa berhak untuk mengetahui penggunaan dana desa secara rinci.

7. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa

Pemerintah pusat sebagai [Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)] berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa agar bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan aparatur desa perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan konsultan ahli. Dengan aparatur desa yang cakap dan memiliki wawasan luas, maka pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih profesional dan akuntabel.

8. Menerapkan Sistem Keuangan Desa yang Terintegrasi

Pemerintah desa perlu menerapkan sistem keuangan desa yang terintegrasi. Sistem keuangan desa yang terintegrasi memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara lebih efektif dan efisien. Melalui sistem keuangan desa yang terintegrasi, pemerintah desa dapat melakukan perencanaan keuangan, pencatatan keuangan, dan pelaporan keuangan secara lebih mudah dan akurat.

9. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting. Transparansi berarti bahwa pemerintah desa harus membuka informasi tentang keuangan desa kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas berarti bahwa pemerintah desa harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui berbagai cara, seperti dengan mempublikasikan laporan keuangan desa, menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas keuangan desa, dan menerima masukan dari masyarakat.

10. Melakukan Pengawasan Keuangan Desa secara Berkala

Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan keuangan desa secara berkala. Pengawasan keuangan desa bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan keuangan desa dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau lembaga pengawasan keuangan lainnya. Melalui pengawasan keuangan desa yang berkala, maka akan dapat dideteksi dini adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.